KEMITRAAN ORANGTUA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

PENDAHULUAN

Partisipasi warga negara adalah hal mendasar dalam demokrasi, dan hal

inilah yang menjadi landasan pelibatan orangtua dan masyarakat dalam

pendidikan. Demokrasi itu sendiri adalah bentuk tata kelola sistem atau

pemerintahan yang memberikan ruang bagi setiap individu baik langsung maupun

melalui perwakilan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

yang kelak mempengaruhi hidupnya (Grant, 1979: 117). Sehubungan dengan hal

tersebut berikut ini disajikan uraian mengenai suatu bentuk praktek demokrasi

dalam pendidikan yakni kemitraan orangtua, sekolah, dan masyarakat.

KESEJAJARAN PERAN ORANGTUA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT

DALAM PENDIDIKAN

Comer dan Haynes (1997) mengatakan anak-anak belajar dengan lebih baik

jika lingkungan sekelilingnya mendukung, yakni orangtua, guru, dan anggota

keluarga lainnya serta kalangan masyarakat sekitar.. Sekolah tidak dapat

memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehingga

diperlukan keterlibatan bermakna oleh orangtua dan anggota masyarakat. Hal ini

sangat masuk akal mengingat sebetulnya orangtua, guru dan masyarakat memiliki

kesempatan untuk mendiskusikan sejauhmana kemajuan anak. Seiring dengan

masyarakat yang semakin kompleks dan penuh tuntutan, maka kebutuhan untuk

bermitra seringkali dikesampingkan. Alasannya baik pendidik maupun orangtua

tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertemu dan membangun hubungan yang

baik dalam rangka kemajuan si anak.

Sementara ini masyarakat telah menciptakan bias pembagian peran antara

orangtua dan guru. Kita terbiasa dengan pandangan bahwa sekolah harus

menangani anak dari sisi akademik, sedangkan keluarga mengurusi masalah moral

dan perkembangan emosional anak. Padahal, anak juga belajar mengenai masalah

moral dan emosi dari apa yang dijumpainya di ruang kelas. Begitu juga ketika

mereka berada di tengah-tengah masyarakat, sesungguhnya mereka juga

mengamati sikap-sikap orang dewasa.

Permasalahan awal yang harus dipahami adalah bahwa orangtua yang

menyekolahkan anaknya rata-rata memiliki hubungan yang kurang kuat dengan

sekolah. Banyak dari mereka yang merasa segan untuk membangun hubungan itu,

terlebih bagi mereka yang memiliki latar belakang pengalaman tidak menyukai

sekolah ketika masih bersekolah dulu. Adapun guru hanya bekerja dan tidak tahu

banyak tentang lingkungan sekitar sekolah. Jadi, sebelum ketiga komponen ini

membentuk kemitraan, baik guru, keluarga, maupun masyarakat pertama-tama

harus belajar percaya dan menghormati satu sama lain.

Kerjasama antara guru, orangtua, kalangan bisnis, dan anggota masyarakat

lainnya dalam bentuk mitra penuh berpeluang besar dalam menciptakan program

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal yang unik sekaligus

menggambarkan keanekaragaman di dalam sekolah. Jadi, mereka dapat membawa

iklim sekolah yang baik karena menghargai dan menanggapi adanya perbedaan

dan kesamaan di antara siswa. Dengan kata lain partisipasi yang dicita-citakan

adalah partisipasi sehat.

Beragam kerjasama dilakukan oleh sekolah dengan berbagai pihak. Menurut

Keith & Girling (1991: 256-259), bentuk hubungan antara sekolah dengan para

stakeholdernya terbagi menjadi tiga model. Model pertama adalah profesional,

kedua yaitu advokasi, dan ketiga ialah kemitraan. Model Kemitraan mengandung

pembagian tanggungjawab dan inisiatif antara keluarga, sekolah dan masyarakat

yang ditujukan pada pencapaian target kependidikan tertentu. Model ini berbeda

dengan dua model lainnya. Model profesional mengandalkan pada layanan

pegawai sekolah dan para pakar, sehingga hubungan yang terjalin dengan pihak

orangtua atau masyarakat umumnya hanya satu arah. Adapun model advokasi

terkesan lebih mendudukkan dirinya sebagai usaha oposisi terhadap kebijakan

pendidikan pada umumnya dan sekolah pada khususnya.

Model kemitraan mengandalkan pada kepentingan pribadi orangtua dan

anggota masyarakat yang mau tidak mau membuat mereka berpartisipasi dalam

aktivitas yang berkaitan dengan sekolah. Kemitraan memandang semua pihak

yang memiliki kepentingan terhadap sekolah merupakan pihak yang dapat

didayagunakan dan mampu membantu sekolah dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan, sehingga jejaringnya begitu luas atau dengan kata lain hampir semua

orang; siswa, orangtua, guru, staf, penduduk setempat, kalangan pengusaha, dan

organisasi-organisasi lokal. Kemitraan memang menitikberatkan pada keterlibatan

yang dilandasi oleh kepentingan pribadi, sehingga ketika orangtua terlibat dalam

pengambilan keputusan sebenarnya yang melandasi adalah kepentingan anak dari

orangtua bersangkutan.

Mitra sekolah selain orangtua adalah masyarakat, dan berkenaan dengan itu

Kowalski (2004: 41) menyebutkan alasan kuat perlunya sekolah menjalin

kemitraan dengan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat telah membayar pajak untuk terselenggaranya pendidikan

2. Kebanyakan komunikasi sekolah dan masyarakat dilakukan satu arah, sehingga

ada informasi dari masyarakat yang tidak sampai ke sekolah

3. Pendekatan informal cenderung kurang efektif dibandingkan dengan cara yang

lebih sistematis

4. Masyarakat terdiri atas keberagaman

Dengan demikian tidak beralasan lagi mendudukkan sekolah sebagai satusatunya

pranata sosial yang bertanggungjawab atas tumbuhkembangnya sesosok

individu. Ada dunia di luar sekolah yang juga memberi kontribusi akan hal itu,

dan implikasinya harus ada pensikapan positif dari orangtua dan masyarakat untuk

melakukan kerjasama terutama dalam menselaraskan nilai dan pengetahuan siswa

dan dukungan penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk

partisipasi pendidikan.

MEMBANGUN KEMITRAAN ORANGTUA, SEKOLAH DAN

MASYARAKAT

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bauch dan Goldring (1995: 16-

17), dikemukakan adanya implikasi berupa kurang baiknya pengkondisian

lembaga dengan nuansa birokratis jika kita bermaksud mengundang lebih banyak

partisipasi orangtua. Nuansa ini tercermin dari adanya ukuran sekolah yang terus

menerus bertambah besar, semakin peliknya kurikulum, pembedaan siswa, dan

terdapat konflik antara staf sekolah dengan pihak eksternal yang mengarah pada

masalah akuntabilitas lembaga. Model yang disarankan Bauch dan Goldring untuk

dikembangkan adalah model komunitarian, yakni model yang mengedepankan

keeratan sosial di antara siswa, orangtua, dan sekolah dengan didasarkan atas

nilai, kepercayaan dan harapan yang sama, pengorganisasian kurikulum yang

sederhana, tidak adanya pembedaan siswa, dan ukuran yang tidak terlalu besar.

Membangun kemitraan dengan orangtua menurut Molloy, dkk (1995 :62)

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Memulai kemitraan

Sekolah selaku pemicu awal kemitraan memulai dengan menganalisis

kebutuhan baik siswa, orangtua maupun sekolah. Kesamaan atau kesejalanan

kebutuhan diantara ketiga pihak tersebut adalah latar belakang yang baik untuk

memulai kemitraan. Sekolah dalam tahapan ini juga perlu menelusuri informasi

tentang kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya antara sekolah dan

orangtua, sehingga dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya. Informasi

lain yang perlu diketahui pihak sekolah adalah mengenai potensi orangtua

sebagai mitra sekolah. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut

pandang, antara lain ekonomi, pekerjaan, keahlian dan pengalaman,

kepentingan, minat, kegemaran, dan lain sebagainya.

2. Membangun kemitraan

Pola persuasif menjadi pilihan yang utama dalam mengundang perhatian

orangtua akan permasalahan kenakalan anak. Kemasan yang informal juga

menjadi cara jitu untuk membangun kemitraan antara sekolah dan orangtua

sebelum mengarah kepada bentuk kegiatan yang formal. Efektivitas kemitraan

sekolah dan orangtua dalam membangun kemampuan sosial anak akan lebih

dipertajam dengan hadirnya fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral,

misal pakar pendidikan tinggi dan praktisi. Kemitraan bahkan dapat diperluas

menjadi sebuah jaringan dengan melibatkan bagian – bagian masyarakat, misal

unit pelayanan publik, media lokal, perusahaan komersil, wadah pelatihan.

Tempat yang dipergunakan pun tidak hanya sekolah, contoh antara lain berupa

perpustakaan publik, rumah sakit, kegiatan bazaar, pameran daerah, karnaval,

museum, kantor polisi, dan lain sebagainya.

Merajut jaringan kemitraan memang tidak dapat dikatakan mudah, namun

demikian dampak dari keberadaannya tidak dapat dianggap sepele karena bisa

menghadirkan dukungan bagi sekolah yang lebih luas

(http://www.nwrel.org/request/feb01/networking.html, 2001). Pihak – pihak

yang dilibatkan antara lain komite sekolah itu sendiri, pemimpin agama, mitra

bisnis, organisasi publik, LSM dan organisasi lainnya, dan tokoh komunikasi.

3. Mengembangkan visi bersama

Pihak sekolah maupun orangtua bersama – sama merancang visi yang dalam

hal ini dimisalkan berupa pencegahan kenakalan anak. Kedua pihak berpikir

tentang tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan guna

meraihnya. Dari tuangan pemikiran tersebut diharapkan munculnya rasa

tanggungjawab akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan kegiatan.

4. Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif

Sebagai kegiatan kolaboratif, maka keterlibatan semua pihak sangat

diperlukan. Sebagai contoh tujuan sebuah kegiatan yang berupa memperkuat

hubungan anak dan orangtua melalui peningkatan keterampilan komunikasi,

maka secara implementatif aktivitas yang dilaksanakan harus dapat menunjuk

secara nyata interaksi antara anak dan orangtua, misal perlombaan antara

keluarga siswa dan lokakarya pola asuh anak yang melibatkan orangtua dan

siswa sebagai peserta. Contoh lain semisal upaya membangun citra diri anak di

tengah - tengah masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan

mengajak anak dan orangtua mengunjungi rumah sakit, museum, perpustakaan,

kantor polisi, dan lain sebagainya.

Di sisi lain Grant (1979: 128) mengingatkan bahwa kemitraan tidak boleh

mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kemandirian. Dalam hal menumbuhkan

kemandirian, secara eksplisit Grant menganjurkan agar setelah terbentuknya

kelompok kemitraan masing-masing anggota harus menjaga kenetralan khususnya

dalam segi politik. Kemandirian finansial juga menjadi penekanan dalam hal ini,

dan meskipun ada bantuan dari pihak lain, kelompok kemitraan wajib memegang

teguh prinsip akuntabilitas.

Terbentuknya kelompok kemitraan dalam iklim demokratis pastilah

memiliki latar belakang pemihakan terhadap kaum yang lemah. Untuk itu White

dan Wehlage (1995: 37) mengungkapkan daripada memulai kolaborasi yang

menekankan pada profesionalisme dan program, sebaiknya lebih memilih untuk

mengawalinya dengan strategi politis mengajak pihak atau lembaga lain memihak

kepada kepentingan kaum lemah. Dengan demikian sumberdaya yang ada

otomatis akan lebih banyak berada di golongan masyarakat yang kurang

beruntung.

KEGIATAN KEMITRAAN ORANGTUA, SEKOLAH DAN

MASYARAKAT

Umumnya kegiatan kemitraan adalah berupa penyediaan sumber daya dan

sumber dana pendidikan, pendampingan pengerjaan tugas, dan dukungan

langsung di ruang kelas bersama guru. Jika diklasifikasikan, ada dua bidang

partisipasi orangtua, yaitu akademik dan non akademik. Anderson (1998: 589)

dalam parent involvement (1993) menyatakan contohnya sebagai berikut:

1. Tata kelola sekolah dan pengambilan keputusan.

2. Penataan untuk terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan dan standar

mutu tertentu.

3. Kurikulum dan implementasinya di kelas.

4. Bantuan terhadap PR atau tugas lainnya.

Interaksi dapat dijalin melalui pertemuan langsung (tatap muka), di sekolah,

di rumah, atau bahkan di tempat kerja orangtua, asalkan tempat yang dipilih

merupakan lokasi yang nyaman bagi kedua belah pihak. Kegiatan seperti ini

kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bagian integral dengan kegiatan sekolah

lainnya, sehingga ada pengaturan alokasi waktu yang memperhatikan pula jam

kerja pegawai pada umumnya. Komunikasi yang dijalin juga hendaknya disadari

sebagai bagian penting dari pola pengasuhan, sehingga orangtua berkomitmen

untuk bertemu dengan guru secara rutin di waktu-waktu yang telah ditentukan.

Di negara maju, kemitraan antara masyarakat, sekolah dan keluarga

dibangun secara formal. Kelompok atau dewan kemitraan ini didirikan untuk

menciptakan komunikasi yang lebih erat di antara orangtua/keluarga, sekolah dan

masyarakat. Mereka bertemu sebulan sekali tepatnya hari selasa di minggu kedua.

Mereka mengingatkan dan mengundang orangtua akan peringatan hari-hari

nasional atau kegiatan lainnya yang yang membutuhkan partisipasi mereka

sebagai orangtua, contohnya kegiatan palang merah dan HUT kemerdekaan..

Orangtua dan sekolah juga diingatkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan

kalangan masyarakat khususnya tokoh masyarakat senior, wujud nyatanya adalah

mereka memiliki nama dan alamat lengkap penduduk-penduduk bersangkutan.

Contoh kegiatan kemitraan lainnya adalah sebagaimana dikemukakan dalam

http://www.saferbridgend.org.uk/current_activities/coychurch_llangrallo_primary

_school_participates_in_walk_to_school_week, 2007. Orangtua, sekolah dan

pihak kepolisian bermitra dengan cara mengadakan pembelajaran tentang

keterampilan berjalan di sekitar lalu lintas dengan aman. Metode yang ditempuh

adalah anak-anak diminta berbaris dan berjalan mulai dari sebuah persimpangan

sampai tiba di sekolah, sedangkan orangtua yang menyertai berjalan pada barisan

yang khusus untuk para orangtua. Sepanjang perjalanan ada polisi dan guru yang

mendampingi dan memberikan pelajaran tentang keterampilan tersebut. Ide ini

sangatlah baik mengingat tidak hanya memberikan pengetahuan penting tentang

bagaimana berjalan di sekitar jalan raya yang riskan bagi anak-anak namun juga

mentransfer kesadaran anak-anak untuk hidup sehat dan bugar melalui berjalan

kaki. Kiranya ini bisa menjadi alternatif cara membuat lingkungan luar sekolah

menjadi tempat yang lebih aman bagi anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar.

TANTANGAN DAN HAMBATAN KEMITRAAN ORANGTUA,

SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Kadangkala keengganan bermitra dengan orangtua muncul dari pihak guru

atau sekolah dikarenakan hal-hal berikut (Preedy, 1993: 202-203):

1. Guru terbiasa melakukan pekerjaannya tanpa bantuan orangtua.

2. Guru merasa sudah cukup lelah mengajari siswa, sehingga tidak lagi mau

disibukkan dengan kegiatan kemitraan.

3. Beberapa guru menganggap kehadiran orangtua mengancam mereka.

4. Jam kerja guru tidak memasukkan unsur kegiatan kemitraan bersama orangtua.

5. Guru merasa isu pentingnya pendidikan sudah disampaikan oleh pemerintah,

sehingga mereka merasa itu sudah lebih dari cukup.

6. Guru menyadari betapa cepatnya perubahan dan bagaimana menanggapi hal

tersebut, sedangkan orangtua biasanya kurang sensitif terhadap hal

bersangkutan.

7. Beberapa guru tidak tanggap tentang kenyataan orangtua yang paham

mengenai pekerjaannya namun belum tentu paham tentang peran pendidikan.

Hambatan yang tak kalah merintang berasal dari masyarakat, khususnya dari

kalangan minoritas yang dicirikan dari aspek ekonomi yang biasanya berkaitan

positif dengan latar belakang pendidikan dan status sosial. Merujuk pada Grant

(1979: 118-123), hambatan-hambatan praktis yang sifatnya mendasar bagi kaum

minoritas untuk berpartisipasi adalah:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur program kemasyarakatan

sangatlah penting untuk terciptanya partisipasi masyarakat yang sehat.

Sayangnya, masyarakat dengan penghasilan rendah latar belakang sebagai

kelompok minoritas seringkali tidak menyadari informasi esensial tentnag

program. Partisipasi masyarakat harus turut mengandung pemberian informasi

dan pemberian kesempatan penuh kepada masyakarat untuk mengambil bagian

dalam membangun dan melaksanakan program. Hasil pengamatan

memperlihatkan bahwa banyak kelompok masyarakat yang tidak diberikan

informasi relevan untuk terciptanya partisipasi yang berarti.

2. Kurang aspiratifnya pimpinan sekolah dalam mewakili pandangan masyarakat.

Dalam konteks pimpinan sekolah yang seyogyanya juga mewakili pendapat

masyarakat, hambatan dapat berasal dari sikap para pimpinan sekolah itu

sendiri yang memiliki pandangan pribadi terhadap hal-hal seperti diskrimanatif

paternalistik, bias gender, dan lain sebagainya. Selain itu ada persoalan teknis

seperti jadwal pertemuan yang diumumkan secara terbatas sehingga kurang

dapat diakses oleh orangtua khususnya yang berlatarbelakang ekonomi rendah.

Hambatan lain juga bersumber dari sikap acuh tak acuh sekolah terhadap

pendapat kelompok lainnya di luar pengurus sekolah. Untuk itu anggota

masyarakat perlu didorong untuk membangun kemandirian dan kepercayaan

diri dalam rangka meningkatkan daya tawar dengan para pegawai sekolah.

3. Kurangnya sumber daya keuangan

Pertemuan antara pihak sekolah dan orangtua atau masyarakat sering diwarnai

dengan kurangnya pendanaan. Bagi kalangan berpenghasilan rendah,

menghadiri pertemuan di sekolah tidak menjadi prioritas karena adanya biaya

transportasi. Dalam hal ini sebaiknya kelompok kemitraan memfasilitasi hal ini

dengan mengandalkan pada kas mandiri. Kalaupun belum mampu, maka perlu

ditempuh alternatif media lainnya, seperti bulletin atau surat pemberitahuan.

Bagaimanapun, para orangtua dan masyarakat yang berkepentingan terhadap

sekolah pada umumnya adalah warga negara pembayar pajak, sehingga

menjadi hal yang wajib untuk memperlakukan mereka sedemikian rupa.

Didasarkan pada hasil penelitian, terdapat lima strategi dalam rangka

melibatkan orangtua dan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Meminta partisipasi orangtua dalam bentuk yang sesederhana mungkin seperti

sumbangan barang dan tenaga.

2. Membuat jurnal resiprokal antara sekolah dan orangtua. Jurnal tidak hanya

dalam bentuk tertulis seperti biasanya ditemui namun juga dalam bentuk

gambar yang disesuaikan dengan dunia anak. Isi jurnal mengenai materi yang

telah dipelajari dan bagaimana tingkat penguasaannya. Setiap akhir pekan

siswa membawa pulang jurnal tersebut untuk diperlihatkan kepada orangtua.

Orangtua pun menuliskan tanggapannya di jurnal tersebut. Adanya jurnal

tersebut memungkinkan orangtua yang tidak punya cukup waktu ke sekolah

tetap dapat berpartisipasi.

3. Menyelenggarakan program pendampingan oleh orangtua. Contohnya orangtua

berperan menjadi mentor pada anak kelas enam. Mereka datang sedikitnya

seminggu sekali dan pada saat jam-jam bebas. Tidak hanya membantu secara

akademik, mentoring turut memberikan saran kepada siswa dalam

mengorganisasikan kegiatan akademik dan menjalani hubungan sosial.

4. Program pelibatan masyarakat. Sekolah berinisiatif menghubungi lembagalembaga

yang sekiranya relevan dengan program sekolah. Sekolah harus dapat

memberikan gambaran keuntungan yang akan diraih lembaga bersangkutan

jika bermitra dengan sekolah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diperingkas bahwa

tantangan serta hambatan kemitraan tidak hanya berasal dari masing-masing pihak

mitra, namun juga ada yang bersifat teknis dan dipengaruhi lingkungan. Begitu

luasnya kontribusi sekolah terhadap kemajuan suatu masyarakat mengakibatkan

begitu besarnya juga jaringan yang harus dibuat. Dengan demikian dapat pula

ditarik pemahaman akan pentingnya komunikasi dalam menjalin kemitraan.

KONSEP DASAR KOMUNIKASI

Komunikasi adalah tindakan yang sehari-hari kita lakukan. Dalam konteks

sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari individu satu ke

individu lain. Mengkaji tentang komunikasi yang dilakukan lembaga atau

organisasi, dikenal dua macam komunikasi ditinjau dari sasarannya, yakni

komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi Humas adalah jenis yang

tergolong ke dalam komunikasi eksternal.

Proses Komunikasi

Ditilik dari sudut etimologi, komunikasi yang diadopsi dari kata bahasa

Inggris “communication” berasal dari istilah latin ”communicare”. Astrid dalam

Miftah thoha (1983: 108) memberikan definisi terhadap istilah “communicare”

sebagai berpartisipasi, memberitahukan, dan atau menjadikan milik bersama.

Dalam bahasa Inggris “communicare” mengalami perubahan bentuk menjadi

“common”.

Proses komunikasi sebagaimana disadur dari gambaran yang dikemukakan

oleh Robbins, (2005: 300) adalah sebagai berikut:

Komunikator

Pesan yang

disampaikan

Pesan di‐

Media/saluran

Pesan

diterima

Pesan didecoding

hambatan

Umpan balik

Komunikan

Gambar 1. Proses Komunikasi

Pesan yang akan disampaikan oleh komunikator sebelumnya telah diproses

melalui sebuah tahapan yang disebut encoding. Proses ini adalah tahapan

pengubahan pesan melalui bentuk-bentuk simbol atau bahasa yang dikehendaki

komunikator. Itulah sebabnya pesan tidak selamanya berwujud dalam kata verbal,

karena terdapat pula formulasi pesan berupa non-verbal, misal bahasa tubuh.

Bahkan seorang pendidik dari Amerika bernama Gwen Nyhus Stewart (2005)

menyatakan bahwa sesungguhnya pesan terbagi tidak hanya atas verbal dan

nonverbal namun juga simbolik. Contoh simbolik sebagaimana dimaksud Stewart

antara lain mobil yang kita kendarai dan pakaian yang kita kenakan.

Media atau saluran tidak hanya diartikan sebagai alat komunikasi berupa

instrumen seperti surat, telepon, dan internet, melainkan dapat diartikan sebagai

tempat atau bentuk komunikasi, contoh: rapat. Sampainya pesan kepada penerima

atau komunikan selanjutnya di-decoding. Decoding adalah interpretasi terhadap

pesan yang diterima. Semakin interpretasi oleh komunikan sama dengan maksud

komunikator, akan semakin efektif-lah sebuah proses komunikasi. Adapun

tanggapan atau umpan balik hanya dimungkinkan terjadi jika komunikasi

dilakukan tidak searah. Tidak dapat diabaikan adanya hambatan yang dapat

berakibat kurang efektifnya komunikasi. Dari penjelasan diatas dapat ditarik

pemaknaan terhadap komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dan

pengertian baik dengan menggunakan bahasa verbal, nonverbal maupun simbolik

dari satu pihak ke pihak lainnya.

Komunikasi mengandung empat unsur fungsi sebagaimana dijelaskan oleh

Robbins (2005: 300), yakni sebagai alat kendali, alat motivasi, alat ekspresi

emosional, dan alat penyampai informasi

Bentuk Komunikasi

Dari segi cara penyampaian, terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu verbal

dan nonverbal. Pendapat tambahan kiranya bisa memperkaya khasanah kita, yakni

adanya bentuk komunikasi ketiga; simbolik. Wujud komunikasi bentuk ini antara

lain pakaian yang kita kenakan dan makanan yang kita makan. Namun uraian ini

hanya akan membahas tentang dua bentuk komunikasi; verbal dan nonverbal.

Komunikasi verbal mengambil bentuk baik dalam komunikasi oral dan

komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis tidak hanya memuat bentuk tulisan

namun juga gambar, angka, atau simbol. Kita menjumpai bentuk ini antara lain

dalam ceramah dan laporan tertulis.

Bentuk komunikasi kedua yang kadang membutuhkan interpretasi lebih

dalam adalah komunikasi nonverbal. Gibson, dkk ( 2003: 416) mendefinisikan

bentuk komunikasi ini sebagai pesan yang dieskpresikan dengan gerak tubuh,

mimik wajah, gerakan tangan dan mata. Masih menurut Gibson, dkk (2003: 416),

kedudukan komunikasi nonverbal sama pentingnya dengan komunikasi verbal.

Sayangnya tidak semua orang memiliki bahasa nonverbal yang sama.

Biasanya itu tergantung pada asal daerah atau budaya. Dengan kata lain

komunikasi nonverbal lebih memudahkan terjadinya kesalahan interpretasi oleh

komunikan jika ia tidak memiliki latar belakang budaya yang sama dengan

komunikator. Contoh salah satu ungkapan stress bagi orang Amerika adalah

dengan menarik rambut ke belakang. Ungkapan ini boleh jadi tidak ditangkap

sebagaimana mestinya oleh orang dari negara lain.

Jalur Komunikasi

Disamping klasifikasi verbal dan nonverbal, komunikasi dapat dibagi dari

sisi jalur, yakni formal dan informal. Komunikasi formal selalu berpijak pada alur

pembagian tugas atau struktur organisasi, sedangkan komunikasi informal

sebaliknya. Komunikasi formal dilakukan pada saat rapat, pertanggungjawaban

tugas, dan koordinasi dengan rekan sekerja baik dalam bentuk oral maupun

tertulis. Adapun komunikasi informal mengambil tempat secara lebih luwes, dan

keberadaanya sama penting dengan komunikasi informal.

Dalam terminologi komunikasi informal, terdapat istilah grapevine, yaitu

bentuk alur komunikasi yang tidak terikat pada saluran formal. Melalui alur

grapevine inilah, rumor dapat dengan mudah menyebar. Tidak semua orang

memandang grapevine sebagai hal yang buruk, karena dengan kecerdikan manajer

justru ia dapat menjadi sarana komunikasi yang akhirnya menghasilkan informasi

penting bagi organisasi.

Media Komunikasi

Betapapun canggihnya suatu teknologi komunikasi, keputusan

menggunakan sebuah media tentunya berprioritas kepada kebutuhan dan

kemampuan, bukan sekedar tren. Lengel dan Daft (1996) telah melakukan

penelitian mengenai kemampuan media dalam berperan sebagai jembatan

komunikasi dalam organisasi (Robbins, 2005: 314). Gambaran singkat hasil

penelitian ini adalah bahwa ketepatan pilihan media atau saluran komunikasi

dapat dilihat dari kemampuan media atau saluran tersebut dalam menyebarkan

informasi secara simultan, kapasitas dalam memberikan tanggapan secara cepat,

dan tingkat personalitas, yaitu sejauhmana media atau saluran memungkinkan

masing-masing orang untuk berkomunikasi secara pribadi. Hal yang juga perlu

diperhatikan dalam pemilihan media adalah apakah pesan yang akan disampaikan

bersifat rutin atau sebaliknya. Semakin tidak rutinnya sebuah pesan akan semakin

terbuka peluang adanya ambiguitas. Jika ini yang terjadi, maka lebih baik

pimpinan menggunakan media yang semaksimal mungkin memperjelas pesan

yang dimaksud.

Hambatan Komunikasi

Berikut ini merupakan pendapat Gibson, dkk (2003: 427-430) tentang

penyebab terhambatnya komunikasi. Penghalang terciptanya komunikasi yang

efektif dapat muncul dari perbedaan mind set atau persepsi. Penyebab lainnya

adalah cara mendengarkan yang salah karena lebih banyak dipengaruhi persepsi si

komunikan, yang kelak berakibat juga pada tanggapan atau pemaknaannya

terhadap pesan yang disampaikan. Penghambat komunikasi efektif selanjutnya

adalah kredibilitas nara sumber atau komunikan yang diragukan, masalah bahasa,

kesengajaan dalam menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui pihak

lain, bahkan juga perbedaan status. Penyebab terhambatnya komunikasi bahkan

adakala merupakan hasil bentukan lingkungan fisik, seperti keadaan ruang.

Membangun Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif ditandai adanya kesepahaman antara komunikator

dengan komunikan. Sejalan dengan pendapat Gibson, dkk (2003: 421), tindakan

yang dapat dilakukan adalah melakukan tindaklanjut, meregulasi alur informasi,

mengoptimalkan kegunaan tanggapan, berempati pada bawahan, melakukan

repetisi, mendorong rasa saling percaya, mengirim pesan pada waktu yang tepat,

menyederhanakan bahasa, dan mendengarkan dengan lebih efektif.

PENUTUP

Atas apa yang telah diuraikan dapat dipetik beberapa hal yang kiranya

relevan dengan keadaan sekeliling kita. Kemauan bermitra bukan menjadi

dominasi dari salah satu pihak, melainkan hendaknya dimiliki secara merata baik

oleh sekolah, orangtua, maupun masyarakat. Ketika suatu komunitas memutuskan

membentuk kemitraan, maka perlu dipahami arti penting peran masing-masing

pihak, kesepahaman dalam pencapaian tujuan, dan mampu mengenal secara akrab

keadaan lingkungan sekitar. Tanpa mengabaikan semangat komunitarian,

komunitas kemitraan dalam dunia pendidikan juga hendaknya dilaksanakan secara

profesional yang diwujudkan dengan adanya prinsip akuntabilitas. Paling tidak

pihak sekolah sebagai inisiator dalam hal ini memahami juga dengan baik prinsip

dasar komunikasi, karena kunci dari terbangunnya kemitraan adalah komunikasi.